Setidaknya ada empat jenis pengadaan barang dan jasa yang perlu Anda ketahui di antaranya: 1. Pengadaan Barang. Pengadaan barang adalah jenis pengadaan yang mencakup barang tidak bergerak atau bergerak, tidak berwujud atau berwujud, hingga yang jarang dipakai atau dapat dipakai. Lalu, jenis pengadaan ini dibedakan menjadi empat bagian: Pengadaan Langsung digunakan untuk melakukan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya yang tidak ada dalam katalog elektronik dan yang nilainya paling banyak Rp.200.000.000 (Dua ratus juta Rupiah), atau pengadaan jasa konsultansi dengan nilai maksimal Rp.100.000.000 (Seratus juta Rupiah), sesuai Perpres PBJ-2021 Pasal 38 ayat (3). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 5. Pengadaan barang/jasa ini juga memegang tujuh prinsip yang dijadikan sebagai dasar, yakni: Prinsip pertama ialah efisien. Hal ini dapat diukur terhadap seberapa besar upaya—termasuk di dalamnya dana dan daya—yang dikerjakan demi terpenuhinya barang/jasa dengan spesifikasi tertentu. Menurut Siahaya, Pengadaan adalah upaya memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika dan sesuai metode Pengadaan yang baku yang dilakukan sebagai pedoman Pengadaan.
"Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan."
Rangkuman Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Prinsip pengadaan adalah sikap (attitude) yang menjadi pokok dasar berpikir dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Manfaat memahami prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa adalah mendorong praktek Pengadaan Barang dan Jasa yang baik, meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat mengikutsertakan pihak yang kompeten untuk menyusun rencana strategis pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional, Adapun pihak yang kompeten terdiri atas Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Agen Pengadaan, dan/atau tenaga ahli. 4xwy1gu.
  • 90r6lbe8d9.pages.dev/62
  • 90r6lbe8d9.pages.dev/454
  • 90r6lbe8d9.pages.dev/371
  • 90r6lbe8d9.pages.dev/203
  • 90r6lbe8d9.pages.dev/204
  • 90r6lbe8d9.pages.dev/354
  • 90r6lbe8d9.pages.dev/120
  • 90r6lbe8d9.pages.dev/7

    • pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah